Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2018

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, Kamis, 06 Desember 2018, Melakukan Rapat Koordinasi (RAKOR) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dilaksanakakan di Hotel Horison Bengkulu,  Pertemuan dibuka oleh Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ari Narsa mewakili Plt. Gubernur Bengkulu dan mendapatkan arahan dari yang Dr. Tono mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian serta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja  Teknis (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan. Rapat DKP ini dihadiri oleh para ketua dan/atau wakil ketua DKP kabupaten/kota, terdiri dari 9 Bupati, 1 Walikota, serta para Sekretaris, dan Anggota DKP provinsi dan kabupaten/kota. Rapat DKP ini dipimpin oleh Plt. Gubernur Bengkulu.

Hasil rumusan Rapat DKP Provinsi Bengkulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

A. KETERSEDIAAN PANGAN

  1. Dalam upaya meningkatkan dan ketersediaan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota perlu langkah-langkah sebagai berikut :
  2. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah terutama di daerah sentra produksi melalui perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan;
  3. Memberikan intensif kepada petani seperti subsidi harga pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian, inovasi teknologi pengelolaan pertanian dan pengembangan bibit unggul.
  4. Pemanfaatan lahan “tidak produktif” (lahan-lahan kosong, bekas Hak Guna Usaha (HGU), pemanfaatan lahan pekarangan, lahan-lahan rawa dll.
  5. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik produksi beras Provinsi Bengkulu tahun 2018 mengalami defisit sebesar 55.771 ton, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) luas baku lahan terbaru berbeda dengan luasan lahan yang dikeluarkan oleh BPS, permasalahan luas lahan sawah perlu rekonsiliasi oleh BPN, BPS dan pemerintah daerah untuk rilis resmi angka luas baku lahan sawah provinsi dan kabupaten/kota untuk perhitungan produksi padi di Provinsi dan kabupaten/kota.
  6. Perlu komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Daerah pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota pemenuhan cadangan pangan daerah serta mengaktifkan kembali lumbung-lumbung pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan antisipasi bencana alam di daerah.
  7. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan untuk mengalokasikan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan  berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada dan menggerakan dana dari masyarakat dan swasta. Selain itu juga, perlu peningkatan efektifitas penggunaan dana untuk mendukung ketahanan pangan didaerah.
  8. Peningkatan produksi peternakan melalui 6 strategi umum, yaitu penguatan wilayah basis produksi, pengelolaan sumber daya lokal, peningkatan fasilitasi layanan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan dan koordinasi, serta promosi investasi.

B. AKSES PANGAN

  1. Mengupayakan stabilitas harga pangan dengan tidak merugikan petani dengan meningkatkan ketersediaan pangan, distribusi pangan dan  melakukakan pengawasan harga.
  2. Perlu pengendalian harga pangan strategis menjelang hari-hari besar, melalui pencegahan spekulasi harga oleh pelaku usaha.
  3. Perlu edukasi, promosi, mengubah kebiasaan dan kesan dalam mengkonsumsi daging ternak sapi impor dan daging beku. Pemerintah harus menjamin kehalalan daging ternak sapi impor dan beku tersebut dengan melakukan pengawasan.
  4. Dalam upaya mengatasi stunting dan gizi buruk, perlu edukasi secara tersistem dan berkelanjutan tentang peruntukan pangan sesuai kelompok sasaran (remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak bawah usia 2 tahun (baduta) dan anak bawah usia 5 tahun (balita).

C. PEMANFAATAN PANGAN

  1. Pemimpin di daerah masing-masing harus menjadi “role model” dalam menggerakkan kegiatan ketahanan dan kemandirian pangan seperti makan beragam, bergizi, seimbang dan aman, penggunaan pangan lokal untuk acara rapat-rapat resmi dll.
  2. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mensuport ketahanan dan kedaulatan pangan perlu dirumuskan dalam kebijakan kepala daerah seperti peraturan kepala daerah (perda) untuk perencanaan pembangunan.
  3. Meningkatkan sistem keamanan pangan antara lain dengan memperkuat kelembagaan pengawasan mutu dan keamanan pangan UPT Balai Pengawasan dan Keamanan Pangan Laboratorium Keamanan Pangan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Perikanan untuk menangani masalah keamanan pangan serta melakukan edukasi promosi kepada masyarakat terhadap pemahaman dan pentingnya keamanan pangan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

D. REGULASI KETAHANAN PANGAN

  1. Hasil rapat koordinasi harus ditindaklanjuti oleh seluruh OPD dalam melaksanakan pembangunan secara koordinatif, terpadu dan terintegrasi untuk memecahkan permasalahan ketahanan pangan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing OPD Provinsi dan Kabupaten/kota.
  2. Penanganan kerentanan dan kerawanan pangan didasarkan pada data peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi Bengkulu tahun 2018 terdapat wilayah prioritas 3 (kategori) merah dianggap rentan pangan 5 (lima) kecamatan anatara lain : a). Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah, b). Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko, c). Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, d). Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, e). Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dengan factor penyebab antara lain :
  1. Balita Stunting
  2. Angka kesakitan
  3. Rasio Konsumsi Normatif
  4. Rata-rata lama sekolah Perempuan di atas 15 tahun

Diharapkan seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten /kota mengalokasi program kegiatan untuk mengatasi kerentanan dan kerawanan pangan secara komprehensif dan terpadu. by. Admin Web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *